Kamis, 30 Januari 2014

Postest COBIT (Vclass Ketiga Analisis Kinerja Sistem)

Postest COBIT
Adakah tools lain untuk melakukan audit TI (Teknologi Informasi)? Jika ada sebutkan!
Audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya istilah ini dikenal dengan  audit pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan itu. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit komputer yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif, dan integratif dalam mencapai target organisasinya.
Beberapa tools atau software yang dapat dijadikan alat bantu dalam pelaksanaan audit teknologi informasi, diantaranya :
1.      ACL
ACL (Audit Command Language) merupakan sebuah software CAAT (Computer Assisted Audit Techniques) yang sudah sangat populer untuk melakukan analisa terhadap data dari berbagai macam sumber. ACL for Windows (sering disebut ACL) adalah sebuah software TABK (TEKNIK AUDIT BERBASIS KOMPUTER) untuk membantu auditor dalam melakukan pemeriksaan di lingkungan sistem informasi berbasis komputer atau Pemrosesan Data Elektronik.
2.      Picalo
Picalo merupakan sebuah software CAAT (Computer Assisted Audit Techniques) seperti halnya ACL yang dapat dipergunakan untuk menganalisa data dari berbagai macam sumber.Picalo bekerja dengan menggunakan GUI Front end, dan memiliki banyak fitur untuk ETL sebagai proses utama dalam mengekstrak dan membuka data, kelebihan utamanya adalah fleksibilitas dan front end yang baik hingga Librari Python numerik.
Berikut ini beberapa kegunaannya :
· Menganalisis data keungan, data karyawan
· Mengimport file Excel, CSV dan TSV ke dalam databse
· Analisa event jaringan yang interaktif, log server situs, dan record sistem login
· Mengimport email kedalam relasional dan berbasis teks database
· Menanamkan kontrol dan test rutin penipuan ke dalam sistem produksi.
3.      Powertech Compliance Assessment
Powertech Compliance Assessment merupakan automated audit tool yang dapat dipergunakan untuk mengaudit dan mem-benchmark user access to data, public authority to libraries, user security, system security, system auditing dan administrator rights (special authority) sebuah serverAS/400.
4.      Nipper
Nipper merupakan audit automation software yang dapat dipergunakan untuk mengaudit dan membenchmark konfigurasi sebuah router. Nipper (Jaringan Infrastruktur Parser) adalah alat berbasis open source untuk membantu profesional TI dalam mengaudit, konfigurasi dan mengelola jaringan komputer dan perangkat jaringan infrastruktur.
5.      Metasploit
Metasploit Framework merupakan sebuah penetration testing tool, yaitu sebuah software yang digunakan untuk mencari celah keamanan.
6.      Nessus
Nessus merupakan sebuah vulnerability assessment software, yaitu sebuah software yang digunakan untuk mengecek tingkat vulnerabilitas suatu sistem dalam ruang lingkup keamanan yang digunakan dalam sebuah perusahaan
7.      Wireshark
Wireshark merupakan aplikasi analisa netwrok protokol paling digunakan di dunia, Wireshark bisa mengcapture data dan secara interaktif menelusuri lalu lintas yang berjalan pada jaringan komputer dibanyak industri dan lembaga pendidikan berstandartkan de facto.
8.      NMAP
NMAP merupakan open source utility untuk melakukan security auditing. NMAP atau Network Mapper, adalah software untuk mengeksplorasi jaringan, banyak administrator sistem dan jaringan yang menggunakan aplikasi ini menemukan banyak fungsi dalam inventori jaringan, mengatur jadwal peningkatan service, dan memonitor host atau waktu pelayanan. Secara klasik Nmap klasik menggunakan tampilan command-line, dan NMAP suite sudah termasuk tampilan GUI yang terbaik dan tampilan hasil (Zenmap), fleksibel data transfer, pengarahan ulang dan tools untuk debugging (NCAT) , sebuah peralatan untuk membandingan hasil scan (NDIFF) dan sebuah paket peralatan analisis untuk menggenerasikan dan merespon (NPING)


Pretest COBIT (Vclass Ketiga Analisis Kinerja Sistem)

Prestest COBIT
Apa yang Anda ketahui mengenai COBIT (Control Ojective for Information and Related Technology)?
COBIT merupakan kerangka panduan tata kelola IT atau bisa juga disebut sebagai toolset pendukung yang bisa dipakai untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. COBIT memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk IT kontrol seluruh organisasi, membantu meningkatkan kualitas dan nilai serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan IT.
Dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA (Information Systems Audit and Control Association) pada tahun 1996. hingga saat artikel ini dimuat setidaknya sudah ada 5 versi COBIT yang sudah diterbitkan, versi pertama diterbitkan pada tahun 1996, versi kedua tahun 1998, versi 3.0 di tahun 2000, Cobit 4.0 pada tahun 2005, Cobit 4.1 tahun 2007 dan yang terakhir ini adalah Cobit versi 5 yang di rilis baru-baru saja.
Cobit berorientasi proses, dimana secara praktis Cobit dijadikan suatu standar panduan untuk membantu mengelola suatu organisasi mencapai tujuannya dengan memanfaatkan IT. Cobit memberikan panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas sehingga dapat membantu memudahkan pengambilan keputusan di level top dalam organisasi.
Cobit memiliki 4 Cakupan Domain :
1. Perencanaan dan Organisasi (Plan and Organise)
Domain ini mencakup strategi dan taktik yang menyangkut identifikasi tentang bagaimana TI dapat memberikan kontribusi terbaik dalam pencapaian tujuan bisnis organisasi sehingga terbentuk sebuah organisasi yang baik dengan infrastruktur teknologi yang baik pula.
2. Pengadaan dan Implementasi (Acquire and Implement)
Untuk mewujudkan strategi TI, solusi TI perlu diidentifikasi, dibangun atau diperoleh dan kemudian diimplementasikan dan diintegrasikan dalam proses bisnis.
3. Pengantaran dan Dukungan (Deliver and Support)
Domain ini berhubungan dengan penyampaian layanan yang diinginkan, yang terdiri dari operasi pada security dan aspek kesinambungan bisnis sampai dengan pengadaan training.
4. Pengawasan dan Evaluasi (Monitor and Evaluate)
Semua proses TI perlu dinilai secara teratur dan berkala bagaimana kualitas dan kesesuaiannya dengan kebutuhan kontrol.

Keempat domain tersebut diatas kemudian dijabarkan menjadi 34 faktor resiko yang harus dievaluasi jika ingin diperoleh suatu kesimpulan mengenai seberapa besar kepedulian manajemen terhadap teknologi informasi, serta bagaimana teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan manajemen akan informasi.



Minggu, 26 Januari 2014

Postest Kendali dan Audit Sistem Informasi ( Vclass kedua Analisis Kinerja Sistem)

Postest Kendali dan Audit Sistem Informasi
Pengendalian TI didefinisikan sebagai suatu pernyataan hasil yang diinginkan  atau  maksud yang dicapai oleh prosedur pengendalian implementasi dalam kegiatan TI khusus.
Terdapat 15 area pengendalian, sebutkan dan jelaskan!
Jawaban…
Area Pengendalian ada 15, yaitu : 
1.      Integritas Sistem  
Ketersediaan dan kesinambungan sistem komputer untuk user. Kelengkapan, keakuratan, otorisasi, serta proses yg auditable. Persetujuan dari user atas kinerja sistem yang diinginkan. Preventive maintenance agreements untuk seluruh perlengkapan. Kesesuaian kinerja antara software dan jaringan dengan yang diharapkan,  serta adanya program yang disusun untuk operasi secara menyeluruh  

2.      Manajemen Sumber Daya  
Faktor-faktor  yang  melengkapi  integritas system, yaitu meyakini kelangsungan (ongoing) hardware, software, sistem operasi, software aplikasi, dan komunikasi   jaringan komputer, telah di pantau dan dikelola pada kinerja yang maksimal  namun  tetap dengan biaya yang wajar. Hal-hal     tersebut       di    dokumentasikan           secara      formal,      demi      proses yang   berkesinambungan  
3.      Pengendalian Perubahan Software Aplikasi dan Software Sistem  
 Menentukan adanya keterlibatan dan persetujuan user dalam hal adanya perubahan  terhadap software aplikasi dan software system. Setiap  pengembangan  dan  perbaikan  aplikasi  harus  melalui  proses  formal  dan  didokumentasikan  serta  telah  melalui  tahapan-tahapan  pengembangan  sistem  yang dilakukan dan disetujui.
4.      Backup dan Recovery  
Demi kelangsungan usaha, harus tersedia data processing disaster recovery planning  (rencana pemulihan data dan pusat sistem informasi apabila terjadi kehancuran),  baik  berupa  backup  dan  pemulihan  normal,  maupun  rencana  contingency  untuk  kerusakan pusat system informasi (lokasi gedung, peralatanya, SDM maupun manualnya).  
5.      Contigency Planning  
Perencanaan yang komprehenshif di dalam  mengantisipasi terjadinya ancaman  terhadap fasilitas pemrosesan sistem informasi dimana      sebagian      besar     komponen        utama      dari   disaster     recovery      plan    telah  dirumuskan   dengan   jelas,   telah   di   koordinasikan   dan   disetujui,  seperti critical application systems, identifikasi peralatan dan fasilitas penunjang hardware, sistem software dan sebagainya.  
6.      System Software Support  
Pengukuran  pengendalian  dalam  pengembangan,  penggunaan,  dan  pemeliharaan  dari  software  system operasi,  biasanya  lebih  canggih  dan  lebih  cepat  perputarannya  dibandingkan  dengan  software  aplikasi dengan  ketergantungan  yang  lebih  besar  kepada  staf  teknik  untuk integritas fungsionalnya. Pengukuran   kendali   pengamanan   aplikasi   individu   maupun   pengamanan   logika  sistem secara menyeluruh (systemwide logical security)  
7.      Dokumentasi  
Integritas dan ketersediaan dokumen operasi, pengembangan aplikasi, user dan software sistem  diantaranya dokumentasi program dan sistem, buku pedoman operasi dan schedule operasi untuk setiap aplikasi sebaiknya tersedia dokumentasi untuk tiap jenjang user.  
 
8.      Pelatihan atau Training  
Adanya penjenjagan berdasarkan kemampuan untuk seluruh lapisan manajemen dan staf, dalam hal penguasaannya atas aplikasi-aplikasi dan kemampuan teknisnya serta rencana pelatihan yang berkesinambungan  
 
9.      Administrasi  
Struktur organisasi dan bagannya, rencana strategis, tanggung jawab fungsional, job description,   sejalan   dengan   metoda   job   accounting   dan  charge   out   yang  dipakai termasuk  didalamnya  pengukuran  atas  proses  pengadaan  dan  persetujuan  untuk semua sumber daya system informasi.  
 
10.  Pengendalian Lingkungan dan Keamanan Fisik  
Listrik,  penyejuk  udara,  penerang  ruangan,  pengaturan  kelembaban,  serta  kendali akses ke sumber daya informasi   pencegahan kebakaran, ketersediaan sumber listrik cadangan, juga pengendalian dan backup sarana telekomunikasi  
 
11.  Operasi  
Diprogram untuk merespon permintaan/keperluan sistem operasi. Review  atas  kelompok  sistem operasi berdasarkan  job  schedulling,  review  yang  terus-menerus terhadap   operator,   retensi   terhadap   console   log   message,   dokumentasi   untuk  run/restore/backup atas seluruh aplikasi  daftar personel, dan nomor telepon yang harus dihubungi jika muncul masalah sistem operasi,  penerapan sistem shift dan rotasi serta pengambilan cuti untuk setiap operator.  
 
12.  Telekomunikasi  
Review terhadap logical and physical access controls,   metodologi  pengacakan  (encryption)  terhadap  aplikasi  electronic  data  interchange (EDI), adanya supervise yang     berkesinambungan terhadap jaringan komputer dan komitmen   untuk            ketersediaan        jaringan tersebut dan  juga redundansi  saluran telekomunikasi. 
13.  Program Libraries   
Terdapat  pemisahan  dan  prosedur  pengendalian  formal  untuk  application  source code  dan  compiled  production  program  code  dengan  yang  disimpan  di  application test libraries development, terdapat review atas prosedur quality assurance.  
 
14.  Application Support  
Bahwa proses tetap dapat berlangsung walaupun terjadi kegagalan sistem sejalan dengan kesinambungan proses untuk inisiasi sistem baru, manajemen  proyek, proses pengujian yang menyeluruh antara user dan staf sistem informasi adanya  review  baik  formal  maupun  informal  terhadap  tingkat  kepuasan  atas  SDLC yang dipakai.  
 
15.  Microcomputer Controls  
Pembatasan yang ketat dalam pengadaan, pengembangan aplikasi, dokumentasi atas aplikasi  produksi  maupun  aplikasi  dengan  misi  yang  kritis,  sekuriti  logika,  dan  fisik terhadap microcomputer yang dimiliki, serta  pembuatan  daftar  inventaris  atas hardware,  software,  serta  legalitas  dari  software  untuk  menghindari tuntutan pelanggaran hak cipta.  

Sumber
http://liapsa.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/folder/0.5


Pretest Kendali dan Audit Sistem Informasi ( Vclass kedua Analisis Kinerja Sistem)

Pretest Kendali dan Audit Sistem Informasi
Pengendalian internal telah mengalami perubahan dari konsep 'ketersediaan pengendalian' ke konsep 'proses pencapaian tujuan'.
Apakah maksud dari konsep 'Proses Pencapaian Tujuan' tersebut?
Jawaban…
Berdasarkan dua pendekatan pengendalian intern, yaitu pendekatan statis dan pendekatan dinamis terlihat perkembangan dalam hal SDM (Sumber Daya Manusia) pada pendekatan dinamis. Perkembangan dalam bidang SDM (Sumber Daya Manusia) tersebut juga telah membawa perubahan dari konsep ketersediaan pengendalian ke konsep proses pencapaian tujuan.
Dengan konsep baru tersebut disadari bahwa intelektualitas tidak lagi berada pada pucuk pimpinan,   tetapi terletak dilapisan bawah karena adanya peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan  spesialisasi dapat meningkatkan kinerja seseorang. Mereka yang dekat dengan konsumen yang paling mengerti dengan kebutuhan pasar. Pengorganisasian ini dilakukan karena persaingan yang semakin ketat oleh karena itu dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat.
Organisasi  ini  sepenuhnya  akan  digerakan  oleh  dinamika  para  pekerja  (ujung  tombak)   sesuai spesialisai masing-masing. Untuk  menjaga  kekompakan   dibutuhkan  seorang  manajer  yang  berfungsi sebagai pengatur. Manajer  tersebut  tidak  lagi  harus mempunyai  pengetahuan  teknis  seperti   yang  dimiliki para pekerjanya, tetapi yang diperlukan hanya seorang yang mampu mengatur ingin dibawa kemana perusahaan yang telah dipimpinnya.

Sumber

http://liapsa.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/folder/0.5

Kamis, 16 Januari 2014

TUGAS SOFTSKILL KEEMPAT

Kesatuan Nusantara dalam keBhinekaan Indonesia
Wawasan nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Pada sila ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia menggambarkan bahwa Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selain itu dapat mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika mempunyai makna yang sangat dalam, secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika jika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Nilai-nilai pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional, diantaranya : Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing- masing, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan, dan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu:
·         Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah "untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial".
·         Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.
Berikut merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara, diantaranya :
1.      Kehidupan Politik
·         Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa.Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.
·         Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai denga hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.
·         Mengembagkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.
·         Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk menigkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan.
·         Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.

2        Kehidupan Ekonomi
·         Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memeliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian.
·         Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antardaerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi.
·         Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil.

3        Kehidupan Sosial
·         Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budayastatus sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal.
·         Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumberpendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya.

4        Kehidupan Pertahanan dan Keamanan
·         Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran.
·         Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan.
·         Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.

Tanggapan terhadap Pemilu
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.
Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.
Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.
Jika dilihat kebelakang dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu : pemilu 1955, pemilu 1971, 1977-1997, 1999,2004, 2009. Pemilu yang di masa kini jauh lebih baik di masa lalu. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.
Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.  Pemilu saat ini sudah mengalami perubahan dan peningkatan dengan melakukan pemilihan secara langsung, akan tetapi yang harus di soroti adalah konstribusi partai politik terhadap masyarakat awam dalam pendidikan politik yang belum menujukkan sebuah prestasi yang hebat.

Calon Pemimpin/Presiden Ideal
Kepemimpinan merupakan proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah "melakukannya dalam kerja" dengan praktik seperti pemagangan pada seorang seniman ahli, pengrajin, atau praktisi. Dalam hubungan ini sang ahli diharapkan sebagai bagian dari perannya memberikan pengajaran/instruksi. Jadi, kepemimpinan adalah proses antar hubungan atau interaksi antara pemimpin, bawahan dan situasi.
Pada dasarnya mencari calon pemimpin ideal dalam hal ini presiden merupakan hal yang cukup rumit. Hal ini terjadi karena setiap orang memiliki cara pandang sendiri tentang pemimpin ideal. Namun ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, diantaranya :
Pertama, seorang pemimpin yang ideal haruslah seorang yang memiliki tingkat intelektualitas yang memadai yaitu keluasan, kedalaman, dan kepekaan wawasan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Keluasan, kedalaman dan kepekaan wawasan ini pada akhirnya akan tercermin pada setiap kebijakan yang akan diambil. Pemimpin yang cerdas, akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang cerdas yang tentu saja setelah melalui analisa-analisa mendalam. Dengan kecerdaan yang dimilikinya, dia tentu saja tidak akan mengalami kesulitan ketika menganalisa segala macam persoalan yang sangat rumit sekalipun, untuk kemudian menemukan strategi yang tepat untuk menyelesaikannya.
Kedua, konsep keadilan menempati titik sentral dalam pembicaraan mengenai pemimpin ideal. Secara definitif keadilan adalah “memenuhi hak-hak orang lain”, keadilan dapat juga didefinisikan sebagai “menjalankan tugas masing-masing dan tidak campur tangan dalam tugas selainnya”. Secara praktis, seorang pemimpin yang adil adalah dia yang selalu menetapkan keputusan berdasarkan undang-undang ataupun hukum yang berlaku dan selalu berpihak dan membela kaum yang lemah. Kemudian, seorang pemimpin dapat dikatakan adil, ketika dia menyadari dirinya sebagai pelayan rakyat, yang diangkat berdasarkan prosedur demokratis dan konstitusional, hanya utuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada rakyatnya. Karena, sesuai dengan prinsip demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
Ketiga, pemimpin ideal haruslah orang yang sudah menjadi dewasa. Kedewasaan tidak sama sekali terkait dengan usia seseorang, kedewasaan lebih terkait dengan kemampuan. Berbeda dengan kanak-kanak yang memiliki pengetahuan amat terbatas, , sehingga belum mampu menentukan sikap yang baik. Semakin dewasa seseorang, segala macam kemampuannya akan berkembang. Ia akan menjadi semakin mampu, semakin berdaya,  dan semakin merdeka dari hal-hal diluar dirinya. Bertumbuh menjadi dewasa berarti semakin mampu bertanggung jawab atas diri sendiri dan menolak pendiktean atau pemaksaan kehendak dari apapun yang berada diluar dirinya. Dan yang terpenting, pemimpin yang dewasa adalah dia yang memiliki  kepekaan atau sensitifitas yang semakin tinggi terhadap dosa atau kesalahan yang sangat kecil.
Keempat, pemimpin yang efektif dalam hal ini presiden harus mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu yang sangat penting, diantaranya: kharisma, pandangan ke depan, daya persuasi, dan intensitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pondasi dari kepemimpinan yang efektif adalah berpikir berdasar misi organisasi, mendefinisikannya dan menegakkannya, secara jelas dan nyata.
Dengan demikian, kepemimpinan ideal harus mencakup setidaknya, aspek-aspek intelektualitas dalam arti yang luas serta prinsip-prinsip keadilan yang memungkinkan seseorang pemimpin untuk tidak menggunakan cara-cara yang tidak terpuji dalam mempertahankan kekuasaan, seperti berbohong, menipu dan menindas. Disamping faktor kedewasaan seorang pemimpin. Selain itu faktor efektifitas tidak kalah penting karena seorang pemimpin harus mempunyai pandangan ke depan.

Sumber :

Sabtu, 04 Januari 2014

TUGAS SOFTSKILL KETIGA

A
Pertumbuhan Penduduk di Indonesia
Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia.

Masalah dan Solusi Pertumbuhan Penduduk di Indonesia
Saat ini jumlah penduduk Indonesia tahun 2012 diperkirakan sekitar 257.516.167 jiwa. Secara nasional pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun1961– 1971 pertumbuhan penduduk sebesar 2,1 % pertahun, tahun 1971 – 1980 sebesar 2,32% pertahun, tahun 1980–  1990 sebesar 1,98% pertahun,dan periode 1990 – 2000 sebesar 1,6% pertahun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), per bulan September 2012,3 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,66 persen), atau berkurang sebesar 0,54 juta orang (0,30 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2012 sebesar 29,13 juta orang (11,96 persen). Serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2012 mencapai 6,14 persen. Adanya jumlah penduduk yang besar dan angka kemiskinan yang cukup tinggi dapat memicu adanya masalah kependudukan yang dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Jumlah penduduk Indonesia yang besar mengakibatkan permasalahan kuantitas penduduk di Indonesia, yaitu:

1.Jumlah penduduk Indonesia,besarnya sumber daya manusia Indonesia dapat dilihat dari jumlah penduduk yang ada. Jumlah penduduk di Indonesia berada pada urutan keempat terbesar setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.

2.Kepadatan penduduk Indonesia, kepadatan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk terhadap luas wilayah yang dihuni.Ukuran yang digunakan biasanya adalah jumlah penduduk setiap satu km2 atau setiap 1 mil2. Permasalahan dalam kepadatan penduduk adalah persebarannya yang tidak merata. Kondisi demikian menimbulkan banyak permasalahan, misalnya pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, pemukiman kumuh dsb.

3.Susunan penduduk Indonesia, sejak sensus penduduk tahun 1961, piramida penduduk Indonesia berbentuk limas atau ekspansif. Artinya pada periode tersebut, jumlah penduduk usia muda lebih banyak daripada penduduk usia tua. Median umur penduduk Indonesia tahun 2010 adalah 27,2 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia termasuk kategori menengah (intermediate). Penduduk suatu wilayah dikategorikan penduduk muda bila median umur < 20, penduduk  menengah jika median umur 20-30, dan penduduk tua jika median umur > 30 tahun. Rasio ketergantungan penduduk Indonesia adalah 51,31.Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (15-64tahun) terdapat sekitar 51 orang usia tidak produkif (0-14 dan 65+), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah.Rasio ketergantungan di daerah perkotaan adalah 46,59 sementara di daerah perdesaan 56,30. Perkiraan rata-rata umur kawin pertama penduduk laki-laki sebesar 25,7 tahun dan perempuan 22,3 tahun.
Solusi untuk mengatasi masalah jumlah penduduk diantaranya adalah dengan Program Keluarga Berencana (KB). Mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan nasional, yaitu dengan:
a.       Memperkenalkan tujuan-tujuan program KB melalui jalur  pendidikan.
b.      Mengenalkan alat-alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, dan menepis anggapan yang salah tentang anak.
c.       Menetapkan Undang-Undang Perkawinan yang di dalamnya mengatur serta menetapkan tentang batas usia nikah.
d.      Mempermudah dan meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan, sehingga keinginan untuk segera menikah dapat dihambat.

Penyebab dan Solusi Kepadatan Penduduk yang Tidak Merata di Indonesia
Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer pada suatu wilayah Negara. Ketidakmerataan persebaran penduduk di Indonesia menyebabkan ketidakmerataan juga pembangunan fasilitas fisik maupun non fisik. Banyaknya masyarakat Indonesia yang bermigrasi ke kota-kota besar mengakibatkan terjadinya kepadatan di kota-kota besar. Namun fasilitas dan perekonomian di daerah perkotaan semakin meningkat. Sedangkan pada daerah yang ditinggalkan penduduknya tidak mengalami kemajuan sama sekali sehingga terjadi ketidak seimbangan antara pertumbuhan daerah perkotaan dan pedesaan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran dan kepadatan penduduk tiap-tiap daerah atau negara sebagai berikut:
1.Faktor Fisiografis, meliputi keadaan fisik pulau tersebut, misal keadaan tanah, iklim dan cuaca.
2.Faktor Biologis, meliputi keanekaragaman makhluk hidup yang ada.
3.Faktor Kebudayaan dan Teknologi, meliputi kemajuan teknologi yang ada.

Kepadatan penduduk dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
1.Kepadatan penduduk aritmatik sangat mudah dalam perhitungannya. Data kepadatan penduduk aritmatik sangat bermanfaat. Contohnya adalah dengan diketahui tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah,maka dapat digunakan untuk perencanaan penyediaan fasilitas sosial.Jika pada suatu daerah memiliki kepadatan penduduk aritmatik yang rendah, maka penyediaan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dapat digabung dengan daerah yang berdekatan.
2.Kepadatan penduduk Indonesia antara pulau yang satu dan pulau yanglain tidak seimbang. Selain itu, kepadatan penduduk antara provinsi yangsatu dengan provinsi yang lain juga tidak seimbang. Hal ini disebabkan karena persebaran penduduk tidak merata. Sebagian besar penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa dan Madura. Padahal, luas wilayah pulau Jawa dan Madura hanya sebagian kecil dari luas wilayah negara Indonesia. Akibatnya, pulau Jawa dan Madura memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sedangkan di daerah-daerah lain tingkat penduduknya rendah. Provinsi yang paling padat penduduknya adalah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kepadatan penduduk erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya. Daya dukung lingkungan dari berbagai daerah di Indonesia tidak sama. Daya dukung lingkungan pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain, sehingga setiap satuan luas di Pulau Jawa dapat mendukung kehidupan yang lebih tinggi dibandingkan dengan, misalnyadi Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatra.Kemampuan suatu wilayah dalam mendukung kehidupan itu ada batasnya. Apabila kemampuan wilayah dalam mendukung lingkungan terlampau, dapat berakibat pada terjadinya tekanan-tekanan penduduk. Jadi, meskipun di Jawa daya dukung lingkungannya tinggi, namun juga perlu diingat batas kemampuan wilayah tersebut dalam mendukung kehidupan.
Solusi untuk mengatasi masalah pemerataan penduduk, program pemerintah yang terkenal dalam upaya mengatasi masalah tersebut adalah transmigrasi, yaitu pemindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang belum padat penduduk. Program pemerintah tersebut dilaksanakan sekitar tahun 1980 -1990 an. Tujuan pelaksanaan transmigrasi yaitu:
a.       Meratakan persebaran penduduk di Indonesia.
b.      Peningkatan taraf hidup transmigran.
c.       Pengolahan sumber daya alam.
d.      Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
e.       Menyediakan lapangan kerja bagi transmigran.
f.       Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
g.      Meningkatkan pertahanan dan kemananan wilayah Indonesia.
Transmigrasi bukan hanya memindahkan penduduk, tetapi harus juga menyiapkan aspek sosial, SDM, dan teknis. Aspek sosial, masyarakat yang akan dipindahkan harus dipersiapkan agar mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Aspek SDM, peningkatan skill perlu diberikan kepada masyarakat yang akan dipindahkan. Aspek Teknis, mempersiapkan prasarana dasar yang menunjang daerah transmigrasi, tidak hanya rumahdan sepetak tanah. Ditemui berbagai kendala misalnya masyarakat tidak kerasan ditempat barunya, sehingga mereka kembali ke kota. Banyak proyek transmigrasi yang tidak dilakukan sesuai prosedur, yaitu penyiapan prasarana dasar secukupnya, dana diselewengkan, sehingga penduduk yang dipindahkan teraniaya. Beberapa solusi lain upaya lain yang dapat dilakukan adalah:
a. Pengadaan rumah vertikal atau rusun
b. Mengatur jarak kelahiran
c. Menambah pengetahuan tentang kependudukan
d. Meningkatkan usaha ekonomi keluarga
e. Para transmigran yang sukses bisa kembali membangun daerah asalnya.

Penduduk yang Terpadat dan Terkosong di Indonesia
Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 237.641.326 jiwa, mencakup yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118.320.256 jiwa (49,7%) dan di daerah perdesaan sebanyak 119.321.070 jiwa (50,2%). Penyebaran penduduk menurut pulau-pulau besar adalah: pulau Sumatera yang luasnya 25,2% dari luas seluruh wilayah Indonesia dihuni oleh 21,3% penduduk, Jawa yang luasnya 6,8% dihuni oleh 57,5% penduduk, Kalimantan yang luasnya 28,5% dihuni oleh 5,8% penduduk, Sulawesi yang luasnya 9,9% dihuni oleh 7,3% penduduk, Maluku yang luasnya 4,1 % dihuni oleh 1,1 % penduduk,dan Papua yang luasnya 21,8 % dihuni oleh 1,5 % penduduk. Di Indonesia 60% penduduknya berada di pulau jawa. 

B
Definisi Migrasi
Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain.

Macam-macam Migrasi
Pengelompokan migrasi dibagi menjadi dua macam, yaitu :
·         Migrasi Internasional : merupakan perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi internasional merupakan jenis migrasi yang memuat dimensi ruang.
·         Migrasi Internal : merupakan perpindahan penduduk yang terjadi dalam satu negara, misalnya antarpropinsi, antarkota/kabupaten, migrasi dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan atau satuan administratif lainnya yang lebih rendah daripada tingkat kabupaten/kota, seperti kecamatan dan kelurahan/desa. Migrasi internal merupakan jenis migrasi yang memuat dimensi ruang.

C
Contoh Pelanggaran HAM dan Solusinya

Contoh pelanggaran HAM yang ada di Indonesia salah satunya adalah para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan antara pejalan kaki dengan kendaraan bermotor. Meskipun termasuk dalam pelanggaran HAM ringan, dampak dari pedagang yang berjualan di trotoar dapat menyebabkan kemacetan. Berikut merupakan artikel tentang pedagang yang membuka lapak di trotoar.
Digusur PT KAI, Pedagang Parsel Cikini Buka Lapak di Trotoar
PT Kereta Api Indonesia (KAI) beberapa waktu lalu menggusur para pedagang parsel yang ada di lantai bawah Stasiun Cikini, Jakarta Pusat, untuk penataan stasiun. Kini, para pedagang parsel itu nekat berjualan kembali di trotoar di depan stasiun tersebut.

Pantauan detikcom, Selasa (17/9/2013), los-los toko di bawah Stasiun Cikini yang dulunya untuk penjual parsel itu sudah ditutup dengan seng oleh PT KAI. Seolah tak habis akal, para pedagang itu kembali lagi di Stasiun Cikini namun kali ini bukan menempati aset PT KAI melainkan fasilitas umum, trotoar.

Para pedagang juga memasang terpal yang sisinya menempel di tembok stasiun dan ujung lainnya menggantung di ujung trotoar. Tak pelak, sepanjang trotoar di Stasiun Cikini kini dikuasai oleh pedagang parsel. Barang-barang dagangan pun ditumpuk di sepanjang trotoar yakni keranjang rotan, kotak kado dan sebagainya.

Pedagang parsel, Hj Suhaya (54), warga Cikini yang berjualan sejak tahun 1993, mengatakan sebenarnya dia tak berniat menggangu hak orang lain dengan menduduki fasilitas umum ini.

"Kalau kita mah sebenernya enggak mau dagang di sini, kita juga tahu kalau ganggu orang karena jualan di trotoar. Tapi gimana, kita kan bukan ayam, kita manusia, ya butuh kejelasan dari PT KAI kita nanti boleh dagang lagi gak di dalam, kalo enggak boleh, kita nanti di mana? Ya denger-denger sih di samping McDonald's itu ya, kayak di pinggir-pinggir jalan ke perkampungan gitu," kata Suhaya.

Sedangkan Eko, pedagang kerajinan rotan mengatakan, sebenarnya tidak masalah bila dirinya direlokasi. Namun dia berharap relokasinya tidak jauh dari Cikini.

"Tapi kalau bisa ya di Cikini karena ini sudah tradisional banget parsel di sini, sudah ikonnya deh. Kalau pendapatan, setelah digusur sama sebelum mah sama aja, nggak tentu namanya kita dagang," tutur Eko.

Sedangkan Ndai, penjaga toko parsel Bali mengatakan para pedagang parsel sudah berdagang di trotoar sehari setelah digusur dari los toko di dalam Stasiun Cikini. Dia mengakui kenyamanan dalam berdagang ini berkurang jauh.

"Habis digusur di dalam, besoknya juga kita sudah dagang di luar sini. Sebenarnya di dalam sama luar ya enakan di dalamlah ya, lebih adem. Di dalam juga lebih luas, ada kali lima kali lipatnya," kata Ndai yang membuka lapak di trotoar berukuran 2x2 meter.

Solusi dari masalah di atas yaitu dibutuhkan adanya relokasi tempat berdagang yang tidak menganggu tempat untuk pejalan kaki. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi pihak-pihak yang terkait agar relokasi yang dibutuhkan berjalan dengan baik. Selain itu dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan informasi bahwa adanya relokasi. Hal ini dibutuhkan agar pendapatan pedagang tidak akan jauh berkurang dengan adanya relokasi tersebut.

Sumber :