A
Pertumbuhan Penduduk di
Indonesia
Pertumbuhan penduduk
adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan
dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu
unit" untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua
spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara
informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan
untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia.
Masalah dan Solusi
Pertumbuhan Penduduk di Indonesia
Saat ini jumlah
penduduk Indonesia tahun 2012 diperkirakan sekitar 257.516.167 jiwa. Secara
nasional pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada
kecenderungan menurun. Antara tahun1961– 1971 pertumbuhan penduduk sebesar 2,1
% pertahun, tahun 1971 – 1980 sebesar 2,32% pertahun, tahun 1980– 1990 sebesar 1,98% pertahun,dan periode 1990 –
2000 sebesar 1,6% pertahun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), per bulan
September 2012,3 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang
(11,66 persen), atau berkurang sebesar 0,54 juta orang (0,30 persen)
dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2012 sebesar 29,13 juta orang
(11,96 persen). Serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada
Agustus 2012 mencapai 6,14 persen. Adanya jumlah penduduk yang besar dan angka
kemiskinan yang cukup tinggi dapat memicu adanya masalah kependudukan yang
dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari kesehatan, pendidikan, ekonomi,
sosial budaya, dan sebagainya. Jumlah penduduk Indonesia yang besar
mengakibatkan permasalahan kuantitas penduduk di Indonesia, yaitu:
1.Jumlah penduduk
Indonesia,besarnya sumber daya manusia Indonesia dapat dilihat dari jumlah
penduduk yang ada. Jumlah penduduk di Indonesia berada pada urutan keempat terbesar
setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.
2.Kepadatan penduduk
Indonesia, kepadatan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk terhadap
luas wilayah yang dihuni.Ukuran yang digunakan biasanya adalah jumlah penduduk
setiap satu km2 atau setiap 1 mil2. Permasalahan dalam
kepadatan penduduk adalah persebarannya yang tidak merata. Kondisi demikian
menimbulkan banyak permasalahan, misalnya pengangguran, kemiskinan,
kriminalitas, pemukiman kumuh dsb.
3.Susunan penduduk
Indonesia, sejak sensus penduduk tahun 1961, piramida penduduk Indonesia
berbentuk limas atau ekspansif. Artinya pada periode tersebut, jumlah penduduk
usia muda lebih banyak daripada penduduk usia tua. Median umur penduduk
Indonesia tahun 2010 adalah 27,2 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk
Indonesia termasuk kategori menengah (intermediate). Penduduk suatu wilayah dikategorikan
penduduk muda bila median umur < 20, penduduk menengah jika median umur 20-30, dan penduduk
tua jika median umur > 30 tahun. Rasio ketergantungan penduduk Indonesia
adalah 51,31.Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif
(15-64tahun) terdapat sekitar 51 orang usia tidak produkif (0-14 dan 65+),
yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah.Rasio
ketergantungan di daerah perkotaan adalah 46,59 sementara di daerah perdesaan
56,30. Perkiraan rata-rata umur kawin pertama penduduk laki-laki sebesar 25,7
tahun dan perempuan 22,3 tahun.
Solusi untuk mengatasi
masalah jumlah penduduk diantaranya adalah dengan Program Keluarga Berencana
(KB). Mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan nasional,
yaitu dengan:
a.
Memperkenalkan tujuan-tujuan program KB
melalui jalur pendidikan.
b.
Mengenalkan alat-alat kontrasepsi kepada
pasangan usia subur, dan menepis anggapan yang salah tentang anak.
c.
Menetapkan Undang-Undang Perkawinan yang
di dalamnya mengatur serta menetapkan tentang batas usia nikah.
d.
Mempermudah dan meningkatkan pelayanan
dalam bidang pendidikan, sehingga keinginan untuk segera menikah dapat dihambat.
Penyebab dan Solusi
Kepadatan Penduduk yang Tidak Merata di Indonesia
Persebaran atau
distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau
negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Kepadatan penduduk
adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer
pada suatu wilayah Negara. Ketidakmerataan persebaran penduduk di Indonesia
menyebabkan ketidakmerataan juga pembangunan fasilitas fisik maupun non fisik. Banyaknya
masyarakat Indonesia yang bermigrasi ke kota-kota besar mengakibatkan
terjadinya kepadatan di kota-kota besar. Namun fasilitas dan perekonomian di
daerah perkotaan semakin meningkat. Sedangkan pada daerah yang ditinggalkan
penduduknya tidak mengalami kemajuan sama sekali sehingga terjadi ketidak
seimbangan antara pertumbuhan daerah perkotaan dan pedesaan.
Faktor-faktor yang
mempengaruhi penyebaran dan kepadatan penduduk tiap-tiap daerah atau negara
sebagai berikut:
1.Faktor Fisiografis,
meliputi keadaan fisik pulau tersebut, misal keadaan tanah, iklim dan cuaca.
2.Faktor Biologis,
meliputi keanekaragaman makhluk hidup yang ada.
3.Faktor Kebudayaan dan
Teknologi, meliputi kemajuan teknologi yang ada.
Kepadatan penduduk
dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
1.Kepadatan penduduk
aritmatik sangat mudah dalam perhitungannya. Data kepadatan penduduk aritmatik
sangat bermanfaat. Contohnya adalah dengan diketahui tingkat kepadatan penduduk
di suatu wilayah,maka dapat digunakan untuk perencanaan penyediaan fasilitas
sosial.Jika pada suatu daerah memiliki kepadatan penduduk aritmatik yang rendah,
maka penyediaan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dapat digabung dengan
daerah yang berdekatan.
2.Kepadatan penduduk
Indonesia antara pulau yang satu dan pulau yanglain tidak seimbang. Selain itu,
kepadatan penduduk antara provinsi yangsatu dengan provinsi yang lain juga
tidak seimbang. Hal ini disebabkan karena persebaran penduduk tidak merata.
Sebagian besar penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa dan Madura.
Padahal, luas wilayah pulau Jawa dan Madura hanya sebagian kecil dari luas
wilayah negara Indonesia. Akibatnya, pulau Jawa dan Madura memiliki tingkat kepadatan
penduduk yang tinggi, sedangkan di daerah-daerah lain tingkat penduduknya
rendah. Provinsi yang paling padat penduduknya adalah Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta. Kepadatan penduduk erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam
mendukung kehidupan penduduknya. Daya dukung lingkungan dari berbagai daerah di
Indonesia tidak sama. Daya dukung lingkungan pulau Jawa lebih tinggi
dibandingkan dengan pulau-pulau lain, sehingga setiap satuan luas di Pulau Jawa
dapat mendukung kehidupan yang lebih tinggi dibandingkan dengan, misalnyadi
Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatra.Kemampuan suatu wilayah dalam
mendukung kehidupan itu ada batasnya. Apabila kemampuan wilayah dalam mendukung
lingkungan terlampau, dapat berakibat pada terjadinya tekanan-tekanan penduduk.
Jadi, meskipun di Jawa daya dukung lingkungannya tinggi, namun juga perlu
diingat batas kemampuan wilayah tersebut dalam mendukung kehidupan.
Solusi untuk mengatasi
masalah pemerataan penduduk, program pemerintah yang terkenal dalam upaya
mengatasi masalah tersebut adalah transmigrasi, yaitu pemindahan penduduk dari
daerah yang padat penduduk ke daerah yang belum padat penduduk. Program
pemerintah tersebut dilaksanakan sekitar tahun 1980 -1990 an. Tujuan
pelaksanaan transmigrasi yaitu:
a.
Meratakan persebaran penduduk di
Indonesia.
b.
Peningkatan taraf hidup transmigran.
c.
Pengolahan sumber daya alam.
d.
Pemerataan pembangunan di seluruh
wilayah Indonesia.
e.
Menyediakan lapangan kerja bagi
transmigran.
f.
Meningkatkan persatuan dan kesatuan
bangsa.
g.
Meningkatkan pertahanan dan kemananan
wilayah Indonesia.
Transmigrasi bukan
hanya memindahkan penduduk, tetapi harus juga menyiapkan aspek sosial, SDM, dan
teknis. Aspek sosial, masyarakat yang akan dipindahkan harus dipersiapkan agar
mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Aspek SDM, peningkatan skill
perlu diberikan kepada masyarakat yang akan dipindahkan. Aspek Teknis,
mempersiapkan prasarana dasar yang menunjang daerah transmigrasi, tidak hanya
rumahdan sepetak tanah. Ditemui berbagai kendala misalnya masyarakat tidak
kerasan ditempat barunya, sehingga mereka kembali ke kota. Banyak proyek
transmigrasi yang tidak dilakukan sesuai prosedur, yaitu penyiapan prasarana dasar
secukupnya, dana diselewengkan, sehingga penduduk yang dipindahkan teraniaya.
Beberapa solusi lain upaya lain yang dapat dilakukan adalah:
a. Pengadaan rumah
vertikal atau rusun
b. Mengatur jarak
kelahiran
c. Menambah pengetahuan
tentang kependudukan
d. Meningkatkan usaha
ekonomi keluarga
e. Para transmigran
yang sukses bisa kembali membangun daerah asalnya.
Penduduk yang Terpadat
dan Terkosong di Indonesia
Menurut Badan Pusat
Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 237.641.326 jiwa,
mencakup yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118.320.256 jiwa
(49,7%) dan di daerah perdesaan sebanyak 119.321.070 jiwa (50,2%). Penyebaran
penduduk menurut pulau-pulau besar adalah: pulau Sumatera yang luasnya 25,2% dari
luas seluruh wilayah Indonesia dihuni oleh 21,3% penduduk, Jawa yang luasnya
6,8% dihuni oleh 57,5% penduduk, Kalimantan yang luasnya 28,5% dihuni oleh 5,8%
penduduk, Sulawesi yang luasnya 9,9% dihuni oleh 7,3% penduduk, Maluku yang
luasnya 4,1 % dihuni oleh 1,1 % penduduk,dan Papua yang luasnya 21,8 % dihuni
oleh 1,5 % penduduk. Di Indonesia 60% penduduknya berada di pulau jawa.
B
Definisi Migrasi
Migrasi adalah
perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat
lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara
(migrasi internasional). Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai
perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara)
lain.
Macam-macam Migrasi
Pengelompokan migrasi
dibagi menjadi dua macam, yaitu :
·
Migrasi Internasional : merupakan perpindahan
penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi internasional merupakan
jenis migrasi yang memuat dimensi ruang.
·
Migrasi Internal : merupakan perpindahan
penduduk yang terjadi dalam satu negara, misalnya antarpropinsi,
antarkota/kabupaten, migrasi dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan atau
satuan administratif lainnya yang lebih rendah daripada tingkat kabupaten/kota,
seperti kecamatan dan kelurahan/desa. Migrasi internal merupakan jenis migrasi
yang memuat dimensi ruang.
C
Contoh Pelanggaran HAM
dan Solusinya
Contoh
pelanggaran HAM yang ada di Indonesia salah satunya adalah para pedagang yang
berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki,
sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga
sangat rentan terjadi kecelakaan antara pejalan kaki dengan kendaraan bermotor.
Meskipun termasuk dalam pelanggaran HAM ringan, dampak dari pedagang yang
berjualan di trotoar dapat menyebabkan kemacetan. Berikut merupakan artikel
tentang pedagang yang membuka lapak di trotoar.
Digusur PT KAI, Pedagang Parsel Cikini Buka Lapak di Trotoar
PT
Kereta Api Indonesia (KAI) beberapa waktu lalu menggusur para pedagang parsel
yang ada di lantai bawah Stasiun Cikini, Jakarta Pusat, untuk penataan stasiun.
Kini, para pedagang parsel itu nekat berjualan kembali di trotoar di depan
stasiun tersebut.
Pantauan detikcom, Selasa (17/9/2013), los-los toko di bawah Stasiun Cikini yang dulunya untuk penjual parsel itu sudah ditutup dengan seng oleh PT KAI. Seolah tak habis akal, para pedagang itu kembali lagi di Stasiun Cikini namun kali ini bukan menempati aset PT KAI melainkan fasilitas umum, trotoar.
Para pedagang juga memasang terpal yang sisinya menempel di tembok stasiun dan ujung lainnya menggantung di ujung trotoar. Tak pelak, sepanjang trotoar di Stasiun Cikini kini dikuasai oleh pedagang parsel. Barang-barang dagangan pun ditumpuk di sepanjang trotoar yakni keranjang rotan, kotak kado dan sebagainya.
Pedagang parsel, Hj Suhaya (54), warga Cikini yang berjualan sejak tahun 1993, mengatakan sebenarnya dia tak berniat menggangu hak orang lain dengan menduduki fasilitas umum ini.
"Kalau kita mah sebenernya enggak mau dagang di sini, kita juga tahu kalau ganggu orang karena jualan di trotoar. Tapi gimana, kita kan bukan ayam, kita manusia, ya butuh kejelasan dari PT KAI kita nanti boleh dagang lagi gak di dalam, kalo enggak boleh, kita nanti di mana? Ya denger-denger sih di samping McDonald's itu ya, kayak di pinggir-pinggir jalan ke perkampungan gitu," kata Suhaya.
Sedangkan Eko, pedagang kerajinan rotan mengatakan, sebenarnya tidak masalah bila dirinya direlokasi. Namun dia berharap relokasinya tidak jauh dari Cikini.
"Tapi kalau bisa ya di Cikini karena ini sudah tradisional banget parsel di sini, sudah ikonnya deh. Kalau pendapatan, setelah digusur sama sebelum mah sama aja, nggak tentu namanya kita dagang," tutur Eko.
Sedangkan Ndai, penjaga toko parsel Bali mengatakan para pedagang parsel sudah berdagang di trotoar sehari setelah digusur dari los toko di dalam Stasiun Cikini. Dia mengakui kenyamanan dalam berdagang ini berkurang jauh.
"Habis digusur di dalam, besoknya juga kita sudah dagang di luar sini. Sebenarnya di dalam sama luar ya enakan di dalamlah ya, lebih adem. Di dalam juga lebih luas, ada kali lima kali lipatnya," kata Ndai yang membuka lapak di trotoar berukuran 2x2 meter.
Pantauan detikcom, Selasa (17/9/2013), los-los toko di bawah Stasiun Cikini yang dulunya untuk penjual parsel itu sudah ditutup dengan seng oleh PT KAI. Seolah tak habis akal, para pedagang itu kembali lagi di Stasiun Cikini namun kali ini bukan menempati aset PT KAI melainkan fasilitas umum, trotoar.
Para pedagang juga memasang terpal yang sisinya menempel di tembok stasiun dan ujung lainnya menggantung di ujung trotoar. Tak pelak, sepanjang trotoar di Stasiun Cikini kini dikuasai oleh pedagang parsel. Barang-barang dagangan pun ditumpuk di sepanjang trotoar yakni keranjang rotan, kotak kado dan sebagainya.
Pedagang parsel, Hj Suhaya (54), warga Cikini yang berjualan sejak tahun 1993, mengatakan sebenarnya dia tak berniat menggangu hak orang lain dengan menduduki fasilitas umum ini.
"Kalau kita mah sebenernya enggak mau dagang di sini, kita juga tahu kalau ganggu orang karena jualan di trotoar. Tapi gimana, kita kan bukan ayam, kita manusia, ya butuh kejelasan dari PT KAI kita nanti boleh dagang lagi gak di dalam, kalo enggak boleh, kita nanti di mana? Ya denger-denger sih di samping McDonald's itu ya, kayak di pinggir-pinggir jalan ke perkampungan gitu," kata Suhaya.
Sedangkan Eko, pedagang kerajinan rotan mengatakan, sebenarnya tidak masalah bila dirinya direlokasi. Namun dia berharap relokasinya tidak jauh dari Cikini.
"Tapi kalau bisa ya di Cikini karena ini sudah tradisional banget parsel di sini, sudah ikonnya deh. Kalau pendapatan, setelah digusur sama sebelum mah sama aja, nggak tentu namanya kita dagang," tutur Eko.
Sedangkan Ndai, penjaga toko parsel Bali mengatakan para pedagang parsel sudah berdagang di trotoar sehari setelah digusur dari los toko di dalam Stasiun Cikini. Dia mengakui kenyamanan dalam berdagang ini berkurang jauh.
"Habis digusur di dalam, besoknya juga kita sudah dagang di luar sini. Sebenarnya di dalam sama luar ya enakan di dalamlah ya, lebih adem. Di dalam juga lebih luas, ada kali lima kali lipatnya," kata Ndai yang membuka lapak di trotoar berukuran 2x2 meter.
Solusi dari masalah di
atas yaitu dibutuhkan adanya relokasi tempat berdagang yang tidak menganggu
tempat untuk pejalan kaki. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi pihak-pihak
yang terkait agar relokasi yang dibutuhkan berjalan dengan baik. Selain itu
dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan informasi bahwa
adanya relokasi. Hal ini dibutuhkan agar pendapatan pedagang tidak akan jauh
berkurang dengan adanya relokasi tersebut.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar